REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan negara-negara anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan bersama pengangguran usia muda yang jumlahnya semakin bertambah.
"Isu pengangguran muda harus menjadi prioritas dalam kerja sama internasional. Semua pihak harus mempersiapkan kualitas generasi muda agar memiliki keterampilan kerja yang baik untuk bersaing dalam pasar kerja," kata Menaker Hanif seperti dikutip keterangan pers Pusat Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (1/4).
Pernyataan Menaker itu disampaikan saat berdialog dalam pertemuan Kelompok Mitra untuk Kerja Layak bagi Perkembangan Berkesinambungan (Group of Friends of Decent Work for Sustainable Development) di New York, Amerika serikat, Selasa (31/3) waktu setempat.
Menaker menegaskan kerja sama internasional harus ditingkatkan untuk mencari solusi bersama dan mengatur strategi dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengangguran muda melalui penyediaan fasilitas pelatihan kerja.
Perhatian khusus dan keberpihakan terhadap upaya-upaya penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran usia muda dibutuhkan antara lain dengan melakukan upaya perbaikan layanan informasi lowongan pekerjaan, penyelenggaraan bursa kerja, peningkatan keterampilan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah serta kewirausahaan.
"Komitmen pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda ini dilakukan dengan mengupayakan penciptaan lapangan kerja baik sektor ketenagakerjaan formal maupun informal," kata Hanif.
Hanif mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran usia muda dengan pembentukan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (Indonesian Youth Employment Network) yang melibatkan koordinasi lintas kementerian terkait dan lembaga non pemerintah.
"Penanggulangan pengangguran usia muda sudah menjadi isu global yang harus menjadi perhatian semua pihak. Baik itu lintas kementerian sebagai instansi pembina masing-masing sektor, pemerintah daerah maupun dunia usaha diharapkan bergerak membuka lapangan pekerjaan," kata Hanif.
Rendahnya standar kualitas keterampilan dan kompetensi kerja kerap mengakibatkan calon tenaga kerja sulit menembus lowongan-lowongan yang disediakan pasar kerja dan dunia industri
"Selama ini lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan, terutama swasta, belum mampu menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Karena itu, banyak lowongan pekerjaan yang tidak terisi akibat tidak adanya 'link and match'," jelasnya.
Salah satu solusi mengurangi angka pengangguran dikatakan Hanif adalah menyesuaikan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang berusia muda dengan pasar kerja.
Dalam penanganan pengangguran usia muda, Hanif menyebut dibutuhkan juga kebijakan pemerintah yang menjamin pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak yang signifikan untuk perluasan kesempatan atau lowongan kerja.
"Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dari masing-masing negara ECOSOC harus dipergunakan penganguran muda untuk mempermudah masuk dalam dunia kerja dan industri," kata Hanif.
Hanif menilai tantangan besar yang sekarang dihadapi negara-negara di dunia adalah peningkatan kualitas tenaga kerja.
ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial merupakan badan utama PBB yang mengkoordinasi kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dunia, termasuk kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika