REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar BNPT melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Kementerian Agama, ormas Islam dan para ulama sebelum memutuskan untuk memblokir sebuah situs berita Islam yang diduga menyebarakan paham radikalisme.

Ia mengatakan, komunikasi diperlukan agar semua pihak memiliki satu pandangan sehingga langkah pemblokiran tidak menjadi polemik di kemudian hari.

Ia mengatakan, untuk pemblokiran situs berita Islam yang saat ini terjadi, BNPT tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Kementerian Agama.

"Itulah kemudian saya mengusulkan kepada BNPT ke depan sebelum diminta pemblokiran ada baiknya kita duduk bersama dengan kementerian agama, ormas Islam, tokoh agama para ulama untuk kemudian kita satu pandangan. Untuk yang saat ini belum ada komunikasi dengan kemenag," ujar Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (1/3).

Namun, dikatakan lebih lanjut kementerian agama mendukung penuh langkah BNPT dan Kominfo yang melakukan pemblokiran terhadap situs Islam yang menyebarkan paham radikalisme.

Menurutnya, paham radikalisme maupun ekstrimisme tidak hanya merusak paham keagamaan mayoritas umat Islam Indonesia saja tetapi juga sudah mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga langkah pemblokiran sudah seharusnya dilakukan.

Untuk mewaspadai perilaku atau gerakan radikal di dunia digital, Kemenag akan terus membangun komunikasi dengan BNPT dan Kominfo. Ini dikarenakan, pemberitaan di website atau sosial media sangat memiliki pengaruh di era globalisasi ini. Sehingga perlu dilakukan langkah pencegahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika