REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan survei lokasi baru untuk rencana pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya tidak terlalu memakan biaya.
"Kita buat survei lagi, kan ongkosnya tidak besar, kan baru survei awal. Belum 'detail engineering', yang mahal dan lama itu 'detail enginering'-nya," kata Wapres usai ibadah Shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.
Dia menjelaskan survei awal yang rencananya mengambil lokasi pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, ternyata kurang mempertimbangkan masalah keamanan.
"Ini baru survei awal (menjelaskan) bahwa ini 'feasible' (layak, red.). Tetapi ternyata kurang mempertimbangkan masalah keamanan di luar. Dan itu pindahnya hanya kira-kira 20-30 kilometer (dari Cilamaya)," jelas Wapres.
Terkait keberadaan investor, Kalla mengatakan sudah ada calon penanam modal yang ingin berinvestasi di pelabuhan baru tersebut. "Jepang sudah menawarkan, nanti kita pertimbangkan," tukasnya.
Pembatalan rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya disebabkan oleh keluhan PT Pertamina yang mengaku telah memiliki sejumlah anjungan lepas pantai dan pipa gas di sekitarnya.
Namun, kebutuhan untuk membangun pelabuhan sebagai infrastruktur yang memperlancar proses industri membuat Pemerintah mempertimbangkan pergeseran lokasi pelabuhan.
"Rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan 'oil rig'," kata Wapres.
Menurut dia, pemindahan rencana daerah untuk pembangunan pelabuhan tersebut, untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan Pertamina tidak terganggu.
"Pelabuhan butuh keamanan yang kuat, tetapi gas lebih butuh lagi keamanan yang lebih tinggi. Maka menggabungkan dua kebutuhan untuk pelabuhan untuk industri dan masyarakat, tetapi Indonesia juga butuh peningkatan industri gas dan minyak," jelas Kalla.
Daerah yang menjadi pertimbangan tempat pembangunan pelabuhan, selain Cilamaya, antara lain Kabupaten Subang atau Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas atau pun anjungan minyak lepas pantai.
"Pokoknya yang aman di timur yang didepannya tidak ada anjungan minyak lepas pantai, dan yang bisa ada koridor 10 km bebas (dari pipa atau rig), antara Subang atau Indramayu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika