REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Panel yang dibentuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Din Syamsudin, berjanji akan menolak rencana pemblokiran beberapa situs hasil rekomendasi BNPT yang dianggap menyebarkan radikalisme. Ia menilai, pemblokiran itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Saya secara pribadi akan menolaknya dan saya menyadari (pemblokiran) itu tidak boleh semenah-menah karena terkait masalah hukum dan kebebasan berekspresi," katanya kepada Republika, Jumat (3/4).
Din menyebut bahwa pemblokiran yang dilakukan kali ini tidak bijak. Semua harus melalui mekanisme yang ada. Pemblokiran tak boleh dilakukan semenah-menah. Pemantauan oleh pemerintah dinilai lebih penting daripada melakukan cara-cara seperti ini. Pemerintah, kata dia, seyogyanya juga mengundang perwakilan dari masyarakat.
"Jangan gebyah uyah (mensamaratakan) begini, seyogyanya Menteri (Kominfo) mengundang Tim Panel yang sudah digagas dan membahasnya. Jangan sampai putusan menteri digugat di PTUN," jelasnya.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyesalkan pemblokiran beberapa situs yang dianggapnya dilakukan secara sepihak.
Selain menimbulkan stigma buruk bagi Islam dan dakwah, hal itu juga dinilainya tidak berkeadilan. Sebab, kata Din, ada situs dari kalangan lain yang tidak 'disentuh' dan justru memunculkan Islamofobia.
Menurutnya, jika pemblokiran itu dilakukan dengan mengaitkan isu radikalisme, hal tersebut dinilai justru bersifat kontraproduktif.
Terorisme tidak akan bisa hilang dengan cara-cara memblokir situs online. Bahkan, menurut Din, hal itu justru mendorong potensi munculnya radikalisme. Maka, yang terpenting adalah memberikan pemahaman yang baik.
Din mengatakan, Senin (6/4) pekan depan dirinya diundang Menkominfo untuk rapat dengan semua anggota Tim Panel.
Ia mengaku ditelepon oleh Menkominfo beberapa hari lalu untuk melakukan pembahasan secara khusus terkait dengan rencana pemblokiran situs-situs yang direkomendasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut.
Namun, Din mengatakan bahwa Tim Panel tidak secara khusus dibentuk untuk membahas pemblokiran situs-situs tersebut. Tim sudah digagas sejak jauh-jauh sebelum munculnya isu pemblokiran ini.
"Jadi tidak hanya terkait dengan situs yang dianggap radikal, tapi untuk hal luas termasuk pornografi dan situs-situs yang bahkan menghina agama tertentu termasuk Islam," ujar dia.
Meski sudah digagas sejak beberapa bulan yang lalu, Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengaku bahwa Tim Panel belum pernah melakukan pertemuan sama sekali.
Dia mengaku hanya diberitahu bahwa anggota tim diisi oleh perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Sholahuddin Wahid (Gus Sholah dan Ketua Dewan, Pers Bagir Manan serta perwakilan dari ormas keagamaan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika