REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menegaskan, konflik kepemimpinan di DPP tidak akan berpengaruh hingga ke daerah. Golkar akan tetap mengikuti pemilihan kepala daerah serentak akhir tahun ini.
"Jangan galau, meskipun sudah ada pernyataan KPU yang menyatakan polemik harus diselesaikan. Golkar akan tetap ikut pilkada di 11 kabupaten, jadi jangan khawatir," tegasnya di Makassar, Jumat (3/4). Syahrul mengatakan, semua kader dan bahkan petahana bupati yang akan kembali mencalonkan pada pemilihan kepala daerah nanti untuk tidak khawatir.
Dia menyatakan, Golkar adalah partai besar dan pemenang di Sulsel. Syahrul juga mempersilahkan kader Golkar melakukan sosialisasi kendati konflik di DPP masih berlangsung.
"Tidak usah terlalu khawatir, Golkar adalah partai besar dan sudah kenyang dengan dinamika serta badai gelombang politik. Mau mengendarai atau berkoalisi dengan partai lain tidak masalah. Terpenting kader Golkar harus ikut. Tidak boleh tidak," jelasnya.
Diketahui, putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Rabu (1/4) lalu, memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna Laoly untuk menunda pemberlakuan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono hasil Munas di Ancol, Jakarta. Terkait hal tersebut, Syahrul menambahkan, tidak akan mempengaruhi Golkar di Sulsel yang tetap solid. Terlebih, kata dia, Golkar di Sulsel tidak mendukung kubu manapun baik hasil Munas di Bali maupun Ancol.
"Kami ikut yang benar saja. Kami sekarang hanya menunggu putusan incraht (putusan berkekuatan hukum tetap)," kata Syahrul yang juga Gubernur Sulsel itu. Lebih jauh Syahrul menyatakan tidak khawatir jika jabatannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel direbut Erwin Aksa yang disebut sebagai calon pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, jabatan itu adalah sebuah amanah, sehingga tidak ingin mempersoalkannya.
"Yang terpenting bagaimana membesarkan partai dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Jabatan bukan segalanya yang terpenting pengabdian kepada rakyat," katanya
Syahrul malah mengisyaratkan tidak ingin menjadi penghianat perihal konflik yang terjadi dalam internal partai berlambang pohon beringin. Bagi Gubenur Sulsel dua periode ini orang Bugis-Makassar selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran.
"Karena itu jangan menjadi penghianat. Konflik yang terjadi di Golkar, kami ikut yang benar saja," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel memberikan batas waktu kepada Partai Golkar untuk segera menyelesaikan masalah di internalnya sebelum tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimulai pada Mei mendatang. "Jadi masih ada beberapa bulan bagi partai politik yang berkonflik untuk menyelesaiakan masalahnya. Itu agar parpol itu bisa mengikuti tahapan Pilkada dengan baik," ungkap Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief.
Iqbal mengungkapkan, jika KPU telah menetapkan calon bupati dan wakil bupati kemudian di dalam tahapan terjadi pergantian kepengurusan di internal parpol, maka hal itu tidak bisa diubah lagi.
Iqbal kembali menegaskan, partai politik yang dapat mengikuti Pilkada adalah pemegang legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kemenkum HAM). Meski begitu, dia menyatakan tidak ingin masuk dalam ranah konflik di dua partai (Golkar dan PPP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika