REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Masalah Cyber, Fami Fahruddin menilai pemerintah Jokowi-JK belum serius dalam menangani persoalan di dunia maya. Padahal, pemerintah adalah pemegang otoritas tertinggi untuk melakukan penyensoran atau pemblokiran konten di situs-situs.
"Sampai hari ini pemerintah Jokowi belum ada keseriusan menangani masalah cyber. Menurut saya persoalan ini harusnya ditangani secara serius," kata Fami dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4).
Menurutnya pemerintah perlu lebih serius mendalami kriteria-kriteria untuk pemblokiran situs. Pemerintah, lanjutnya perlu mempertegas apa saja kriteria yang dianggap bisa mengganggu atau mengancam stabilitas keamanan nasional.
"Jadi, tidak faktor musim-musiman, misalnya ada ISIS baru bergerak, kemudian berdasarkan like dislike. Radikalisme islam itu bisa diundangkan, ditekniskan," ujar alumnus Arizona State University itu.
Sementara itu, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, Ali Munhanif mengatakan hal yang senada. Ali menilai, dalam mengatasi penyebaran paham radikalisme, respon pemerintah cenderung fluktuatif.
"Itu yang saya rasakan dalam kebijakan pemerintah. Tiba-tiba reaktif dalam jangka pendek dan kemudian diam. Tidak ada kebijakan yang relatif berjangka panjang dan terus menerus untuk menangkal radikalisme itu," katanya.
Ali menambahkan, pemerintah harus fokus untuk menjadi fasilitator dalam menghadapi upaya-upaya yang bisa merusak identitas nasional, termasuk melalui situs.
Ikuti Whatsapp Channel Republika