REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berniat untuk menggagalkan pengajuan hak angket ke Menteri Hukum dan HAM di sidang paripurna DPR. Dalam hitungan KIH, pengajuan angket akan lolos jika disetujui sekurang-kurangnya setengah anggota DPR dan setengah anggota yang hadir di sidang paripurna. 

Untuk menggagalkan pengajuan hak melakukan penyelidikan oleh anggota dewan ini, KIH sudah menyiapkan strategi saat pengambilan suara di sidang paripurna nanti. 

"KIH akan hadir dengan kekuatan penuh agar angket tidak disetujui," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya, Romahurmuziy pada Republika di kompleks parlemen, Senin (6/4), malam.

Romi menambahkan, KIH juga berharap fraksi yang selama ini mengambil jalan tengah dan tidak ingin bersikap masih konsisten dengan sikapnya. Pasalnya, hal itu akan memberi peta berbeda di paripurna. 

Selama ini, fraksi yang dikenal masih belum bersikap adalah Demokrat. Yang pasti, kata Romi, dalam konsolidasi pimpinan KIH, akan memastikan kehadiran untuk memberi kekuatan penuh gagalkan angket.

Menurut dia, KIH juga sudah menjalin konsolidasi pada Demokrat atas sikapnya. Namun, Romi tidak dapat menjamin kemana suara Demokrat pada pengajuan angket di sidang paripurna itu. "Saya tidak bisa memastikan sikap fraksi lain," tegas dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika