REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memiliki tanggung jawab terkait polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tengah terjadi.

"Kita berharap Jokowi lebih wise, ia bisa memberikan sikap perubahan yang kongkret. Tugas ia sebagai kepala negara tentu punya tanggung jawab," kata Donal di kantor ICW, Selasa (7/4),

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memang memiliki hubungan memanas dengan DPRD terkait APBD DKI Jakarta. Donal mengatakan ke depan Presiden yang menjadi tumpuan untuk bisa mengeluarkan kebijakan.

"Presiden bisa mengeluarkan kebijakan baru dan kebijakan tersebut menjadi kebijakan nasional. Sehingga permainan anggaran bisa ditekan. Kalau tidak ada perbaikan maka tidak akan ada revolusi mental," jelas Donal.

Sebelumnya APBD yang diserahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kepada Kemendagri, bukanlah hasil pembahasan bersama dengan legislatif melalui sidang paripurna. Ahok sapaan akrab Basuki, mengatakan ada anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dari APBD versi DPRD.

Kemudian ia memilih untuk mengirimkan hasil APBD lainnya. Bahkan karena sikap Ahok yang telah dinilai melanggar Undang-Undang, DPRD pun sepakat menggunakan hak angket.

"Mayoritas penggunaan hak angket bukanlah alat untuk hukum, lebih kepada pandangan subjektif dan bukan objektif," kata Donal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika