REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mencabut tunjangan Down Payment (DP) mobil pejabat tinggi negara, kini sorotan menuju tunjangan eselon 1. DPR meminta Jokowi mencabut tunjangan mobil eselon 1 di pemerintahan.
"Tunjangan eselon 1 juga harus dicabut," tegas Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di kompleks parlemen, Selasa (7/4).
Menurutnya, Jokowi harus bisa menjadikan Peraturan Presiden sebagai momentum untuk mulai menyisir pos anggaran yang dinilai pemborosan. Jangan hanya tunjangan Rp 210 juta, Jokowi membiarkan tunjangan lebih besar Rp 700 juta tetap berlaku.
Ini dapat digunakan untuk melakukan penghematan anggaran di pemerintah. Jadi, imbuh dia, kalau Jokowi ingin mulai gerakan penghematan tunjangan, maka inilah saatnya Jokowi mulai menyisir pos-pos tunjangan ke pejabat lain yang jauh lebih besar.
"Jangan hanya karena diekspos media, tunjangan Rp 210 juta dicabut, tapi tunjangan eselon 1 Rp 700 juta dibiarkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika