REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, mengatakan Presiden Joko Widodo perlu melakukan banyak pertimbangan dalam memilih wakapolri pendamping Komjen Pol Badrodin Haiti. Terlebih, presiden Jokowi ingin menempatkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai dalam posisi tersebut.
"Saya pikir pemerintah maupun Polri jangan hanya menggunakan pertimbangan legalistik semata tetapi juga pertimbangan moral," ujar Bambang, saat dihubungi Republika, Selasa (7/4).
Pertimbangan moral diperlukan agar penunjukan BG tidak lagi menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Mengingat BG pernah tersangkut kasus rekening gendut oleh KPK. "Rencana itu tentu akan menimbulkan pro dan kontra," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan membatalkan BG untuk menjadi Kapolri pada Rabu (18/2). Pembatalan tersebut buntut dari keributan politik dan hukum menyangkut KPK dan Polri. Namun belakangan, Presiden mengatakan akan memberikan jabatan strategis sebagai kompensasi dari pembatalan tersebut.
Meski presiden tak menjelaskan dengan rinci jabatan strategis yang dimaksud. Tetapi, Mabes Polri mengabarkan memasukkan nama BG sebagai calon Wakapolri. Memang, jika mengacu persyaratan, kepangkatan BG di kesatuan, tentunya akan tanpa hambatan menduduki jabatan tersebut.