REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dinilai sudah membuat dua partai politik kacau balau.

Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekarang memiliki dua kepengurusan. Dalam surat keputusannya, Menkumham dinilai intervensi karena menerbitkan pengesahan dua kepengurusan yang mendukung pemerintah.

Demokrat sudah memeringatkan agar Presiden Joko Widodo tidak meng-Golkarkan partai Demokrat. Di PKS, Wakil Sekretaris Jenderalnya, Fahri Hamzah tidak merasa khawatir akan di-Golkarkan oleh Menkumham. Namun, Fahri tetap berharap keputusan Menkumham pada Golkar tidak dilakukan pada PKS.

"Mudah-mudahan tidak, Insya Allah kita solid," kata dia saat menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Gerindra, Rabu (8/4).

Wakil ketua DPR RI itu menegaskan, di internal PKS tidak ada masalah. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan PKS yang sudah menggelar pemira untuk memilih ketua majelis Syuro menegaskan saat ini sangat solid.

Menurut dia, apa yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edy Baskoro Yudoyono (Ibas) pada Jokowi untuk tidak meng-Golkarkan Demokrat adalah bentuk permintaan saja.

Sebab, semua orang sudah merasa trauma dengan apa yang dilakukan oleh Menkumham. Yasonna harus membuktikan diri untuk berhenti memermainkan parpol.  "Itu teguran keras untuk Laoly," tegas Fahri. N agus raharjo

Ikuti Whatsapp Channel Republika