REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyatakan apresiasinya terhadap rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyatukan kalender hijriah dalam menentukan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, Ghazali Masruri mengatakan, rencana tersebut sebenarnya sudah lama diserukan oleh PBNU.

“NU sudah lama berulang-ulang menyerukan Penyatuan Kalender Hijriyah & Penyatuan Penentuan awal Ramadhan, awal Syawal & awal Dzulhijjah,” ujar Ghazali melalui pesan elektronik kepada Republika, Rabu (8/4).

Ghazali mengungkapkan, pada hakikatnya, kespakatan-kesepakatan dan keinginan penyatuan kalender hijriah itu sudah ada sejak lama. Hanya saja, dia menerangkan, hal yang diperlukan untuk saat ini, yakni semangat komitmen. Menurutnya, untuk mewujudkan kesepakatan itu, semua pihak harus memiliki komitmen bersama.

Ketua Lajnah PBNU ini juga berpendapat, penyatuan kalender hijriah ini memiliki peluang yang cukup besar diterapkan di Indonesia. Asalkan, lanjutnya, semua pihak harus mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur'an dan Assuna. Selain itu, ungkapnya, perlu juga dilengkapi dengan dukungan hisab yang tinggi tingkat akurasinya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) RI mengungkapkan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah ormas dalam satu bulan ke depan. Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kemenag, Machasin, pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan penyatuan pelaksanaan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

“Nanti Insya Allah, kami berencana akan melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan sejumlah ormasi Islam dalam waktu satu bulan ini,” ungkap Machasin kepada Republika, Senin (6/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika