REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Puluhan ribu orang pada Kamis (9/4) bergabung dalam pemogokan serikat pekerja guna menentang kegiatan fiskal dan pemotongan pengeluaran pemerintah yang, menurut mereka, akan makin membuat lemah daya beli rumah tangga.
Pada daya beli keluarga di negeri itu menjadi mesin utama pertumbuhan kekuatan di ekonomi terbesar kedua di eurozone. Dalam protes di seluruh negeri tersebut, pekerja layanan umum dan pegawai sektor swasta turun ke jalan di berbagai kota besar utama Prancis. Di Paris, 120.000 pekerja ikut dalam pemogokan itu, kata Serikat Pekerja CGT.
Sebanyak 150.000 pemrotes turun ke jalan di 80 demonstrasi di seluruh negeri tersebut, demikian laporan Xinhua Jumat (10/4) pagi. Di Kota Marseille di Prancis Selatan, penyelenggara demonstrasi menyebutkan angka 45.000, sedangkan polisi mengatakan pengunjuk rasa berjumlah 7.000.
Di Lyon, kota terbesar kedua di Prancis, 7.000 orang ikut dalam protes sedangkan polisi menyatakan jumlah mereka 4.200. "Pemerintah mesti memberi perhatian pada apa yang terjadi hari ini. Baik pemerintah mendengarkan maupun tidak, pemerintah tak perlu mengeluh sesudahnya," kata Jean-Claude Mailly dari Force Ouvriere, sebagaimana dikutip saluran berita BFMTV.
Pawai di seluruh negeri itu untuk memprotes langkah penghematan pemerintah dilancarkan bertepatan dengan hari kedua pemogokan pengawas lalu-lintas udara yang menentang kondisi kerja dan rencana untuk memperpanjang usia pensiun. Pemogokan tersebut memaksa perusahaan penerbangan untuk membatalkan separuh penerbangan mereka.
Media milik pemerintah, Radio de France, pada Kamis juga memasuki pekan keempat pemogokan untuk memprotes rencana penghematan jaringan radio publik lokal dan nasional.
Pemerintah, berjuang sejalan dengan standard penghematan Eropa guna menjembatani jurang pemisah anggaran, mengajukan serangkaian tindakan baru termasuk pemotongan pengeluaran sebesar 21 miliar euro (sebanyak 22,5 miliar dolar AS) tahun ini guna mendorong pertumbuhan dan menata keuangannya.
Pemerintah berencana menghemat 50 miliar euro sampai 2017 dengan mengetatkan ikat pinggang pemerintah lokal dan mengurangi pengeluaran jaminan sosial masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika