REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Central Strategic International Studies (CSIS), Phillips J Vermonte mengatakan, pandangan Megawati Soekarnoputri dengan ayahnya, Soekarno, terkait peran politik dalam pemerintahan jauh berbeda. Ia menyebutkan, Soekarno dapat dibilang merupakan seorang yang anti partai.

"Makanya dia membawa Indonesia kepada demokrasi terpimpin tahun 1959. Itu bertujuan untuk menyempitkan peran partai," kata kata Phillips dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4).

Phillips mengatakan, Bung Karno menunjukkan ketidaksukaannya pada hasil Pemilu tahun 1955 karena peran presiden yang kecil dan sangat lemah.

"Sekarang, konstruksi presiden harus taat kepada partai karena dia petugas partai, itu sebenarnya yang ditolak Bung Karno dulu," ujarnya.

Menurut Phillips, seusai pemilu, tugas presiden sebagai petugas partai sudah selesai. Ia mengatakan, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini, presiden bekerja dalam posisi lebih tinggi dari lembaga apapun. Hal tersebutlah, lanjutnya, yang harus diingatkan terus kepada partai sehingga saat berkuasa, presiden tidak lagi menjadi petugas partai.

Presiden pun, kata Phillips harus berdiri di atas semua golongan dan mengakomodasi semua kepentingan yang ada serta mengikuti konstitusi yang ada.

"Memang Mega tidak harus mengekor pemikiran Bung Karno juga, tapi konstruksi pemerintahan kita presidensial, kekuasaan itu mengerucut ke kekuatan eksekutif," kata Phillips.

Ikuti Whatsapp Channel Republika