REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy yang terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar di Surabaya mengungkapkan pihaknya mengupayakan islah demi menghadapi ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini.
"Sekarang ini kami upayakan islah dengan Muktamar Jakarta demi menghadapi Pilkada serentak yang dalam hitungan bulan akan dilaksanakan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Surabaya Qoyyum Abdul Jabbar di Jakarta, Ahad (12/4).
Hal tersebut dikatakan Qoyyum dalam acara diskusi bulanan yang digagas Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAAPPMI) bertajuk 'Dibalik Politik Pecah Belah Partai' di Deresto Cafe, Plaza Festival, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Kendati kubu PPP Romi menginginkan islah, Qoyyum mengatakan hasilnya kembali pada Djan Faridz sebagai Ketum yang dipilih dalam Muktamar Jakarta. "Hasilnya tetap kembali pada kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz nantinya yang jelas kami ingin islah," katanya.
Lebih lanjut, dia merasa yakin bahwa pihaknya yang lebih berhak membawa nama PPP dalam mengikuti ajang pemilihan kepala daerah lima tahunan tersebut karena sampai saat ini Kemenkumham mengakui muktamar Surabaya yang sah.
"Sementara ini keputusan Kemenkumham masih kami yang sah dan ini tidak dapat dirubah sampai ada keputusan hukum tetap meskipun dalam banding PTUN pengadilan mengesahkan kubu Djan Faridz," ujarnya.
Keputusan Kemenkumham itu didasari oleh kenyataan di lapangan bahwa Muktamar Surabaya yang dihadiri oleh 72 persen perwakilan daerah. "Ini secara de facto dan de jure bukti sahnya karena aturan sah itu kan dua per tiga dari keseluruhan suara," katanya.
Sementara itu, target PPP dalam pilkada serentak tersebut, Qoyyum mengatakan pihaknya optimistis akan memenangkan 75 daerah, namun dia tidak mau merinci target mana saja yang diincar parpol yang tengah mengalami konflik internal itu.
"Target 75 daerah se-Indonesia tapi saya belum tahu mana saja apakah di Jawa atau luar Jawa ini akan audiensi dulu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika