REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Para penyandang tunanetra di Kota Sukabumi tidak mendapatkan bantuan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).

Padahal, mereka merupakan kalangan yang tidak mampu dan terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Mayoritas anggota memang tidak mendapatkan dana PSKS," ujar Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Sukabumi Sulaeman kepada wartawan, Senin (13/4).

Hal ini merupakan untuk yang kedua kalinya sejak penyaluran dana PSKS pada akhir 2014 lalu. Pada penyaluran dana PSKS April ini kata Sulaeman, ia juga tidak masuk dalam data penerima sehingga tidak mendapatkan panggilan dari Kantor Pos.

Padahal, pada penyaluran PSKS Desember lalu ia sudah didata untuk diajukan sebagai tambahan penerima. Penyandang tunanetra lainnya, Aef Rustandi (39) mengatakan, para penyandang tuannetra kecewa dengan pemerintahan sekarang ini. Hal ini disebabkan kalangan disabilotas terkesan diabaikan.

Padahal kata Aef, kalangan tunanetra pada saat momen pemilu maupun pemilihan presiden diajak untuk memncoblos. Namun, setelah proses demokrasi selesai maka keberadaan mereka tidak diperhatikan pemerintah.

Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, pemkot sudah mengajukan nama yang tidak masuk penerima dana PSKS termasuk tunanetra kepada pemerintah pusat.

Namun, pada penyaluran April ini nama penyandang tunanetra tersebut tidak masuk kembali. Fahmi mengatakan, data penerima PSKS ini masih menggunakan data lama.