REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah telah menyiapkan enam lokasi pengganti pelabuhan yang semula akan berlokasi di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.
"Sejak survei yang lalu memang ada enam daerah yang menjadi opsi pelabuhan khusus di Jawa Barat, untuk melayani industri yang berkembang mulai dari Bekasi, Karawang sampai Subang. Kami melakukan survei lokasi yang terdekat situ," kata Wapres di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Senin (13/4).
Survei lokasi pelabuhan dilakukan mengarah ke wilayah timur yang masih di kawasan Provinsi Jawa Barat. Wapres mengatakan, lokasi-lokasi tersebut akan diumumkan setelah hasil studi selesai dilakukan. "Kalau diumumkan sekarang, nanti harga tanah di sana langsung naik," kata Wapres.
Sebelumnya, Kalla mengatakan, biaya survei baru untuk memindahkan lokasi pembangunan pelabuhan tersebut tidak terlalu besar. "Kita buat survei lagi, 'kan ongkosnya tidak besar, 'kan baru survei awal. Belum 'detail engineering', yang mahal dan lama itu 'detail enginering'-nya," kata Wapres.
Survei awal yang rencananya mengambil lokasi pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, ternyata kurang mempertimbangkan masalah keamanan. "Ini baru survei awal (menjelaskan) bahwa ini 'feasible' (layak). Tetapi ternyata kurang mempertimbangkan masalah keamanan di luar. Dan itu pindahnya hanya kira-kira 20-30 kilometer (dari Cilamaya)," jelas Wapres.
Pembatalan rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya disebabkan adanya keluhan PT Pertamina yang mengaku telah memiliki sejumlah anjungan lepas pantai dan pipa gas di sekitarnya. Namun, kebutuhan untuk membangun pelabuhan sebagai infrastruktur yang memperlancar proses industri membuat pemerintah mempertimbangkan pergeseran lokasi pelabuhan.
"Rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan 'oil rig'," kata Wapres.
Menurut dia, pemindahan rencana daerah untuk pembangunan pelabuhan tersebut untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan Pertamina tidak terganggu. "Pelabuhan butuh keamanan yang kuat, tetapi gas lebih butuh lagi keamanan yang lebih tinggi. Maka menggabungkan dua kebutuhan untuk pelabuhan untuk industri dan masyarakat, tetapi Indonesia juga butuh peningkatan industri gas dan minyak," kata Kalla.
Daerah yang menjadi pertimbangan tempat pembangunan pelabuhan, selain Cilamaya, antara lain, Kabupaten Subang atau Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas maupun anjungan minyak lepas pantai.
"Pokoknya yang aman di timur yang di depannya tidak ada anjungan minyak lepas pantai dan yang bisa ada koridor 10 kilometer bebas (dari pipa atau rig), antara Subang atau Indramayu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika