REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, pemerintah dan partai pendukung perlu membentuk model komunikasi yang efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi.
"Mungkin model seperti sekretariat gabungan saat SBY dulu. Ya, harus ada seperti itu karena perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," katanya di Gedung Nusantara II Jakarta, Selasa (14/4).
Dia menjelaskan, selama ini belum terbentuk satu model koordinasi dan komunikasi yang efektif antara partai pengusung dan pemerintah. Menurut dia, untuk menindaklanjuti kebutuhan itu, perlu dilakukan satu upaya untuk menyepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif.
"Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Basarah membantah selama ini ada kendala komunikasi antara pemerintah dan partai pengusung di parlemen. Hal yang terjadi sekarang ini, lanjutnya, karena belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak. Dia mengatakan, intensitas pertemuan, model komunikasi dan materi pembicaraan akan disepakati dalam setgab atau bentuk lain.
"Mengenai intensitas pertemuan, model komunikasi, dan materi pembicaraan akan disepakati dalam bentuk yang disebut Karding (Sekjen PKB) sebagai setgab," katanya.
Selain itu, Basarah menegaskan, di Kongres PDIP 2015 disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDIP, partai pengusung lainnya, dan pemerintah.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa setuju dibentuk sekretariat bersama yang merepresentasikan pihak pemerintah dan partai pendukung pemerintah agar komunikasi kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik dan efektif.
"Kami menilai perlu dibentuk semacam sekretariat bersama yang merepresentasikan dua belah pihak (pemerintah dan partai pengusung) yang tugasnya mengatur pertemuan rutin," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Sabtu (11/4).
Dia menjelaskan, tugas sekretariat bersama tersebut selain mengatur pertemuan rutin, sekaligus mengomunikasikan kebijakan yang akan diambil Presiden.
Karding mengatakan, pembentukan sekber itu sangat penting karena untuk memastikan semua kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan dari partai pendukung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika