REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wacana untuk membentuk sekretariat gabungan (setgab) antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bagus. Namun, sebelum lebih jauh merealisasikan setgab ini, masih ada Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh PDIP sebagai pengusung utama Jokowi menjadi presiden.
"Yang krusial, perlu dibenahi pola relasi dan komunikasi PDIP dan Jokowi," kata peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro pada Republika, Selasa (14/4).
Setelah ada perubahan pola relasi dan komunikasi antara Jokowi sebagai kader PDIP dengan PDIP sendiri, maka dapat melangkah ke tahap selanjutnya merealisasikan setgab. Sebab, selama ini, menurut Zuhro, masih ada persoalan dalam komunikasi antara PDIP dan Jokowi. Persoalan ini juga sering terlihat di publik.
Zuhro menambahkan, setgab yang akan dibentuk oleh KIH ini akan efektif jika partai pendukung solid. Jokowi yang bukan seorang ketua umum partai harus setara dengan para ketua umum partai di setgab. Sebab, Jokowi hadir dalam setgab dalam kapasitasnya sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.
Diprediksi, setgab yang akan dibentuk oleh KIH ini akan lebih efektif jika dibandingkan dengan setgab yang pernah dibentuk di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Sebab, posisi kepala pemerintahan bukan dijabat oleh ketua partai.
Di era SBY, posisi ketua dijabat oleh SBY sendiri selaku ketua umum Demokrat, sedangkan ketua harian dijabat oleh Aburizal Bakrie selaku ketua umum Golkar. Akibatnya, di internal setgab sendiri terjadi kompetisi sehingga sering menyulitkan posisi pemerintah dan mengganggu kinerja pemerintah.
Di setgab yang akan dibangun KIH ini, harus ada pola komunikasi dua arah. Dukungan yang diberikan KIH harus paralel baik dari pemerintah maupun DPR. "Karena itu, sebagai koalisi partai pendukung, KIH perlu memahami program-program yang akan di eksekusi pemerintah," imbuh Zuhro.
Selain itu, harus ada pola komunikasi yang diubah dalam hubungan antara KIH dan Jokowi ini. Setgab memang dapat dijadikan solusi dari perubahan pola komunikasi ini. Sebab, pola komunikasi tidak hanya dilakukan secara personal, tapi diubah secara institusional dan profesional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika