REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewacanakan adanya polisi parlemen. Polisi ini nantinya akan bertugas secara khusus sebagai keamanan di parlemen.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, semua simbol negara memang perlu mendapatkan keamanan dan dijaga secara kondusif. Seperti Istana Negara dan parlemen.

Namun, jika pengamanan parlemen seperti yang diwacanakan DPR harus dibebankan kepada Polri, kata Bambang, perlu dipertimbangkan. "Fungsi Polri kan untuk publik, itu untuk umum," ujar Bambang saat dihubungi Republika, Selasa (14/4).

Disamping itu, Bambang menilai, jika memang polisi parlemen diwujudkan, yang dikhawatirkan hubungan antara DPR dan masyarakat akan renggang. Pasalnya, dengan penjagaan yang ketat, akan semakin menjauhkan masyarakat dengan wakilnya.

Karena itu, menurut Bambang, seyogyanya DPR agar lebih meningkatkan petugas keamanan yang ada saja. Misalnya dengan peningkatan sarana dan prasana petugas keamanan di parlemen saat ini.

Tugas Polri, Bambang menambahkan, lebih penting dalam mengamankan masyarakat secara umum. Meskipun, sah-sah saja usulan tersebut diwujudkan. Namun, jika melihat jumlah personel kepolisian yang masih kurang serta fungsi Polri yang luas, sebaiknya wacana tersebut tidak diwujudkan.

"Belum terlalu urgen untuk saat ini," Bambang menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika