REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Kemaritiman Dwisuryo Indroyono mengatakan sektor industri minyak dan gas (migas) telah menjadi prioritas bagi pemerintah. Hal ini didasarkan masih rendahnya kemampuan industri lokal dalam memasok barang dan jasa.

"Indonesia sudah 70 tahun di migas, tapi kemampuan nasional Indonesia di bidang barang dan jasa masih menyedihkan," ujarnya dalam acara Indonesia Supply Chain Management (SCM) Summit 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (14/4).

Ia menginginkan agar industri migas nasional bisa menargetkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada kegiatan survei geologi dan seismik di Indonesia mencapai 50 persen pada 2015. Ia menyatakan, saat ini TKDN dalam kegiatan tersebut masih berkisar di angka 15 persen.

Untuk mencapai angka 50 persen, Indroyono mengatakan pemerintah akan memberikan insentif khusus seperti pembebasan pengenaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) atau tax holiday bagi para pelaku industri galangan kapal.

"Pemerintah telah meminta kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku regulator hulu migas untuk melakukan inventarisir terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target TKDN," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya sedang berupaya meningkatkan TKDN pada kegiatan pengeboran sumur migas pada 2015 ini yang ditargetkan mampu mencapai angka 50-60 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika