REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap pemerintah yang kecolongan terhadap kasus eksekusi mati TKI di Saudi.

HNW menjelaskan semestinya pemerintah tidak selengah itu. Sebab, meski menganut hukuman mati dan qishah, pemerintah Saudi memiliki asas kepastian hukum yang cukup maju. Pemerintah setidaknya pasti diajak berkordinasi terkait hal ini.

"Pertanyaanya kan kenapa malah bisa kecolongan, karena harusnya dua negara berkomunikasi," ujar HNW saat ditemui Republika di Gedung Nusantara V, Rabu (15/4).

Kedua, menurut HNW harusnya pihak pemerintah melalui kedutaan besar dan perwakilan negara yang ada disana mempunyai catatan terkait jumlah TKI dan berapa saja yang saat ini sedang menempuh proses hukum.

Menurut HNW mestinya negara melakukan pengawasan yang ketat dan teliti terhadap TKI yang ada di Indonesia. Selain itu, kedua negara harus bisa saling berkomunikasi untuk bisa menentukan kerjasama bilateral kedua belah pihak terkait kasus hukuman mati ini.

Kementerian Luar Negeri pun mengaku shok atas kabar yang diterimanya. Sebab dari pihak Kemenlu mengatakan mendapatkan kabar dari pihak kuasa hukum Siti Zaenab, bukan dari pemerintah Saudi langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika