REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil langkah serius dalam menanggapi insiden kebocoran soal Ujian Nasional Berbasis kertas (UN-PBT) di dua daerah. Kasus tersebut telah dilaporkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum.
"Sudah kami laporkan. Akan diproses secara tuntas setelah seluruh pelaksanaan UN berakhir," ungkap Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, Rabu (15/4).
Penundaan proses hukum itu dilakukan agar para siswa tetap fokus melaksanakan ujian. Meski, tidak akan dilakukan ujian ulang karena insiden tersebut. Kebocoran soal juga tidak berimbas kepada UN berbasis komputer (UN-CBT).
Anies menjelaskan, terdapat 30 buklet soal yang bocor di internet. Sementara, pihak Pusat Penelitian Pendidikan Kemendikbud membuat 11.730 buklet untuk UN tahun iniyang disebar ke seluruh Indonesia.
Meski skala perbandingan itu terbilang sedikit, Kemendikbud akan menindak tegas pelaku kebocoran soal. Apalagi, Anies mengatakan, pelakunya sudah diketahui, yakni salah satu percetakan soal UN.
"Setiap tahun kasus serupa selalu terjadi. Kami tidak akan mendiamkan. Pasti kami blacklist," tegasnya.
Naskah soal bocoran UN tersebut diunggah pada sebuah akun Google Drive pada Senin (13/4) siang. Disampaikan Anies, pihak Kemendikbud yang mendapatkan laporan pada sore hari segera melakukan langkah antisipasi dengan menghubungi pihak Google Inc. agar menonaktifkan akun tersebut.
"Dokumen tersebut sudah tidak bisa diakses. Dari tautan-tautan yang ada, kami tahu siapa pelakunya," kata Anies.
Anies berharap, pihak manapun yang mengetahui adanya dugaan kebocoran soal bisa langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib. Terlebih, jika mengetahui dengan jelas identitas oknum yang diduga menawarkan kecurangan tertentu.
"Kejahatan itu mencederai jutaan siswa dan guru di Indonesia yang sudah bekerja keras dan melaksanakan UN dengan penuh kejujuran," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika