REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin bersama dengan sejumlah ormas akan menggugat tiga undang-undang (UU) sekaligus ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Regulasi itu, antara lain UU 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Kedua, UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Serta UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

“Gugatan atau judicial review itu merupakan bagian dari gerakan Jihad Konstitusi,” tegas Din, Rabu (15/4).

Din menjelaskan, Jihad Konstitusi serupa sudah terbukti  berhasil meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi atau bahkan membatalkan sama sekali keseluruhan pasal sejumlah undang-undang. Hingga kini, ujar dia, ada empat UU yang berhasil digugat di MK.