REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Pengamat sosiologi politik dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rudy Harold mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu melakukan "reshuffle" kabinet untuk menata kembali kinerja pemerintahan yang dinilai tidak optimal.

"Melihat masa kerja kabinet enam bulan ini, hanya ada beberapa menteri saja yang aktif dan berperan serta dalam menjalankan tugas dan program diberikan Presiden Jokowi, sementara yang lain terkesan jalan sendiri," kata Rudy, Kamis.

Salah satu menteri dengan kinerja cukup bagus dan perlu dipertahankan presiden yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Putjiastuti.

"Selama menjabat ia sudah memperlihatkan perubahan-peruhan yang lebih baik dibanding kementerian lainnya," katanya.

Ketegasannya dalam memimpin serta mengimplementasikan ide-idenya dari presiden berdampak baik bagi pemberdayaan kelautan di Indonesia.

"Apalagi ketegasannya untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia sangat diapresiasi dengan baik," tambah Sekretaris Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial ini.

Proses reshuffle nanti jika diambil oleh Presiden Jokowi, agar menghindari intervensi politik dan memilih orang-orang yang menguasai bidang tugasnya.

"Sebaiknya tidak mempetakan antara figur profesional dan profesional politik. Yang penting adalah figur itu menguasai bidang tugasnya, walaupun dia dari parpol," ujarnya.

Rudy menilai presiden harus berani mengambil ketegasan, tidak menunggu perintah parpol-parpol pengusung, karena mempunyai hak prerogratif dalam hukum ketatanegaraan.

Kabinet yang perlu ditinjau dan dievaluasi ada di bidang perekonomian, karena banyak masalah kompleks dihadapi saat ini, seperti sektor minyak dan gas, melemahnya nilai rupiah hingga harga stok kebutuhan pokok yang naik-turun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika