REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- DPRD Jawa Barat meminta pemerintah baik pusat maupun provinsi segera memilih pengganti Cilamaya sebagai pelabuhan berskala internasional. Hal ini sangat penting, agar Jabar segera memiliki pelabuhan yang akan mendorong tumbuhnya industri.

Menurut Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran bandara di kawasan utara Jabar ini. "Pertama, warga di Cilamaya ada yang kecewa (pelabuhan) tidak jadi di Cilamaya. Juga, adanya pelabuhan, kebutuhan (industri) masyarakat bisa tercapai," ujar Ineu di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (16/4).

Ineu mengatakan, pentingya pemerintah melakukan percepatan pembangunan pelabuhan ini. Karena, meskipun akhirnya dibatalkan, rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya pun memerlukan waktu yang lama. DED (detail engineering design)-nya saja sudah lama.

‘’Jadi kalau digeser, harus ada percepatan. FS perlu berapa lama. Agar segera dilakukan pembangunan," katanya seraya menyebut pemerintah pusat harus segera melakukan percepatan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, segera menentukan lokasi alternatif pengganti pelabuhan Cilamaya yang batal dibangun. Pusat, menunggu usulan tersebut.

"Cilamaya sudah ga jadi, untuk lokasi kami menunggu pak gubernur  setujunya dimana," kata Jonan.

Menurut Jonan, Wakil Presiden Jusuf Kalla memang telah membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Namun, pemerintah pusat telah melakukan kajian di beberapa titik alternatif pengganti Pelabuhan Cilamaya. Sehingga, Ia memerlukan masukan dari Gubernur Jawa Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika