REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta, Jabar, tampaknya sangat serius menghalau upaya privatisasi air di wilayah itu. Pasalnya, pada tahun ini pemkab tersebut akan membeli seluruh sumber mata air. Anggaran yang dialokasikan tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 28 miliar.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, pihaknya serius ingin menyelamatkan sumber air bersih dari penguasaan privatisasi air oleh swasta dan perorangan. Setelah, beberapa waktu lalu melaporkan pengusaha air bersih ke Polres setempat, kini Pemkab akan mengambil alih dan menguasai seluruh mata air yang ada di wilayah ini.

"Jumlahnya lebih dari 100 titik sumber mata air," ujarnya, kepada ROL, Kamis (16/4).

Saat ini, lanjutnya, telah dialokasikan Rp 8 miliar di APBD murni. Namun, pada APBD perubahan akan ditambah jadi Rp 20 miliar. Sehingga, total anggaran untuk membeli sumber mata air itu mencapai Rp 28 miliar.

Pembelian sumber mata air ini, akan dilakukan secara bertahap. Disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Namun yang pasti, pemkab harus menguasai semua sumber tersebut. Supaya, kedepan sumber mata air jadi aset pemerintah.

Meskipun telah dibeli pemerintah, lanjutnya, sumber mata air itu masih diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, desa harus mampu mengelola sumber tersebut. Sehingga, masyarakatnya tak lagi kekurangan air.

Bahkan, untuk pengelolaannya bisa dilakukan oleh desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Namun, bisa juga pemeliharaannya dengan iuran warga. Termasuk pemkab menyiapkan pengawasan dan dana alokasi desa yang diperuntukkan untuk pengelolaan mata airnya.

"Jadi, bisa saja pengelolaannya seperti PDAM. Ada jaringan pipanisasi ke setiap rumah, warga tinggal bayar untuk pemeliharaan," ujarnya.

Langkah ini, lanjut Dedi, untuk mengakhiri problem krisis air bersih yang terjadi saat ini. Salah satu faktor krisis air bersih ini, akibat penguasaan mata air oleh pihak swasta (privatisasi) untuk kepentingan komersil dan bisnis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika