REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu semester pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan. Selama 6 bulan pemerintahan Jokowi ini, evaluasi kinerja terus dilakukan. Publik juga terus menyoroti kinerja dari kabinet Kerja yang dibentuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Lembaga survei Poltracking Indonesia sudah melakukan survei pada kinerja pemerintaha Jokowi-JK. Hasilnya, dalam 6 bulan ini, tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi-JK masih sangat rendah. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Selain menyoroti kinerja jajaran kabinet Kerja Jokowi-JK, publik juga bersuara soal perombakan kabinet.

Dalam survei pada 1200 responden yang berusia di atas 17 tahun di periode 23-31 Maret 2015 kemarin, sebagian besar publik menilai Jokowi perlu melakukan perombakan kabinet di semester awal ini. Sebanyak 41,8 persen publik menyatakan setuju Jokowi merombak pembantu-pembantunya. Sedangkan yang menyatakan pendapat tidak setuju adanya perombakan kabinet hanya 28 persen. Sisanya, sebanyak 30,2 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menilai suara publik yang setuju adanya perombakan terhadap kabinet Jokowi berangkat dari ketidakpuasan publik pada kinerja pemerintah. Salah satu sektor yang paling rendah tingkat kepuasan kinerjanya adalah ekonomi.

"Perlu perhatian khusus di bidang ekonomi, resufle atau tidak, itu hak prerogatif Presiden," kata Hanta Yuda di Jakarta, Ahad (19/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika