Ahad 19 Apr 2015 22:30 WIB

Suporter Minta Menpora Kaji Ulang Pembekuan PSSI

Red: Bilal Ramadhan

Foto: kemenpora.go.id

Menpora Imam Nahrawi saat membuka acara Indonesia Youth dan Sport (IYOS) Festival 2015 di Pusat Pembinaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (18/4).

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN-- Suporter sepak bola Madura, Jawa Timur, meminta Menpora Imam Nahwari mengkaji ulang kebijakan membekukan PSSI, karena dinilai bisa berdampak pada keberlangsungan dunia sepak bola di kancah internasional.

"Langkah pembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi adalah langkah yang gegabah dan itu tidak sama sekali mewakili suara para pelaku dan pecinta sepak bola Indonesia," kata juru bicara suporter sepak bola Madura, Hernan Mohni dalam rilis yang disampaikan kepada Antara di Pamekasan, Ahad (19/4).

Sekretaris suporter Taretan Mania laskar Palengaan Raya asal Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, pembekuan PSSI sebenarnya bukan satu-satunya cara untuk membasmi mafia bola. Masih banyak cara lain yang lebih arif dan bijaksana yang tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar.

Sebab, sambung dia, dengan cara melakukan pembekuan itu, maka PSSI besar kemungkinan akan dikenai sanksi oleh FIFA. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka akan membuat Timnas Indonesia gagal tampil di pentas sepak bola internsional.

"Kami sangat kecewa dengan kebijakan ini, dan meminta agar kebijakan membekukan PSSI itu hendaknya dipertimbangkan kembali," pintanya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah mengeluarkan surat pembekuan terhadap PSSI. Surat bernomor 0137 tahun 2015 tersebut ditandatangani langsung oleh Menpora pada tanggal 17 April 2015.

Surat itu menegaskan bahwa Kemenpora memberikan sanksi administratif berupa tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI. Selain tidak mengakui PSSI, Menpora juga menyatakan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI.

Hal ini termasuk Keputusan Hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Sebelumnya, Menpora sudah mengirimkan tiga kali surat teguran, dengan SP 3 dikeluarkan pada Kamis (16/4) 2015. Hingga tenggat waktu yang telah ditentukan yaitu pada Jumat (18/4) pukul 18.40 WIB, PSSI tidak memberikan jawaban.