PSSI Dibekukan, Wapres JK Sebut Menpora Belum Lapor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi resmi membekukan PSSI. Pembekuan ini dilakukan tepat saat PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Menpora hingga kini belum memberi tahu soal pembekuan PSSI kepada dirinya. "Belum, baru baca," kata Kalla di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (20/4).

Kalla mengatakan, dibatalkannya agenda Wapres untuk menghadiri KLB PSSI pada Sabtu lalu tidak terkait dengan pembekuan yang dilakukan oleh Kemenpora. Ia mengaku tak mengetahui terkait hal itu.

"Oh tidak. Karena kan saya harus pimpin geladi bersih KAA itu," tambah dia. Ia meminta permasalahan ini agar segera diselesaikan dengan baik.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi secara resmi membekukan PSSI di saat induk organisasi sepak bola Indonesia itu sedang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4).

"Alhamdulillah baru saja ditandatangani Peraturan Menpora No. 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui," kata Juru Bicara Kemenpora, Gatot Dewa Broto melalui pesan layanan singkat.

Menurut Gatot, dasar pembekuan tersebut mengacu pada tidak hiraukannya SP1, SP2, dan SP3 oleh PSSI yang jatuh tempo pada tanggal 17 April 2015 jam 18.40. Dengan turunnya surat pembekuan tersebut bisa dikatakan sebagai langkah tegas dari pemerintah.

Apalagi, selama ini Kemenpora memang sedang konsentrasi dalam memantau persepakbolaan nasional dan bahkan membentuk Tim Sembilan. Dalam surat dengan nomor 01307 tahun 2015 yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi per tanggal 17 April itu ada beberapa poin yang menyangkut dengan pembekuan. Diantaranya, pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaan. Selanjutnya, pemerintah membentuk Tim Transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.

Sementara, untuk tim sepak bola nasional yang akan menghadapi SEA Games 2015 akan tetap berjalan. Pemerintah, KONI dan KOI telah sepakat pengelolaan akan diserahkan ke Satlak Prima.