REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menyarankan Jokowi menggunakan orang-orang dari kalangan profesional untuk mengganti menterinya. Sebab, tidak semua orang yang tidak berasal dari partai politik (parpol) kinerjanya buruk.

"Walaupun mungkin tidak semua anggota parpol yang menjadi menteri juga bisa dibilang buruk kinerjanya," kata Asep pada Republika, Senin (20/4). Saran Asep itu terkait wacana reshuffle pemerintahan Joko Widodo.

Asep menambahkan, jika nanti Jokowi memilih anggota menterinya dari kalangan profesional, komunikasi politik harus tetap dibangun dengan parpol koalisi. "Karena ini penting agar program kerja Jokowi tetap terjaga dan tercapai," tuturnya.

Sebelumnya, wacana akan adanya reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo semakin menguat. Ada empat nama mengemuka yang disebut akan menggantikan menteri lama yang dianggap tidak bisa bekerja dan tidak loyal kepada presiden. Reshuffle akan dilakukan bersamaan dengan penggantian pejabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Ketua DPP Hanura, Dadang Rusdiana juga menilai, selama satu semester kepemimpinan, sudah waktunya Jokowi memertimbangkan untuk merombak kabinetnya. "Setelah 6 bulan ini, nampaknya Jokowi harus segera berpikir tentang reshufle kabinet," kata dia pada Republika, Ahad (19/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika