REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Sebanyak 200 orang pejabat eselon I hingga IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menjalani tes urine. Tes dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di lantai tiga Setda Kabupaten Tasikmalaya pada Senin (20/4). Akan tetapi, hasil tes urine tersebut akan dirahasiakan oleh BNNK.

"Hasil tes sangat rahasiah, hanya akan disampaikan kepada institusi yang meminta tes saja," kata Kepala BNNK yang membawahi wilayah Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Anas Saepudin kepada Republika, Senin (20/4).

Anas mengatakan, pihaknya menerima permintaan untuk tes urine dari Pemkab Tasikmalaya dua hari yang lalu. BNNK langsung merespon dengan melakukan tes urine terhadap 200 pejabat di pemerintahan Kabupaten Tasikmakaya.

Anas menegaskan, hasil tes tidak dilaporkan kepada rekan media. Tapi dilaporan kepada institusi yang melakukan permintaan tes urine kepada BNNK. Menurut Anas, tes tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa pegawai di Pemkab Tasikmalaya benar-benar bersih dari narkoba. Tapi, jika nanti ditemukan ada pengguna narkoba, si pengguna akan mendapatkan pembinaan.

Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum menambahkan, ia sangat mendukung kegiatan tes urine tersebut. Menurutnya, tes yang dilakukan oleh BNNK sangat bermanfaat dan akan memberikan kemaslahatan kepada pemerintahan.

Uu menerangkan, tes urine dilakukan bukan karena ada prasangka tidak baik terhadap para pejabat. Tapi tes urine sudah menjadi tuntutan pemerintahan daerah. Menurutnya, tes urine merupakan kegiatan kedinasan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Kegiatan ini positif dan maslahat untuk semua," ujar Uu. Soal sanksi jika ditemukan ada pejabat yang positif menggunakan narkoba. Uu mengatakan, ia akan menunggu hasil tes urine terlebih dahulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika