REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mempersilakan La Nyalla Mattalitti emlayangkan gugatan terkait pembekuan PSSI oleh pemerintah.
"Itu adalah hak warga negara. Silakan saja," kata Imam di sela pembukaan Workshop Asian Games 2018 di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
Rencananya, PSSI kepengurusan baru yang terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4), mengajukan gugatan surat pembekuan PSSI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut dia, yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan PSSI adalah demi memajukan persepakbolaan nasional. Apalagi, saat ini persepakbolaan nasional terus menjadi sorotan masyarakat.
"Apa yang kami lakukan telah kami pikirkan. Termasuk bagaimana membentuk Tim Transisi yang selanjutnya mengendalikan persepakbolaan nasional," kata dia.
Terkait dengan Tim Transisi, Imam Nahrawi menegaskan sudah disiapkan dan akan beranggotakan orang-orang yang kompeten dan dipastikan bersih dari polemik persepakbolaan nasional.
Sebelumnya Menpora Imam Nahrawi mengeluarkan surat pembekuan pada PSSI per tanggal 17 April, dan keluar ke publik bertepatan dengan pelaksanaan KLB PSSI di Surabaya, Sabtu (18/4).
Surat dengan Nomor 01307 tahun 2015 ini ditandatangani langsung oleh Iman pada 17 April. Ada beberapa poin yang menyangkut dengan pembekuan, di antaranya adalah pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan memfasilitasi PSSI.
Langkah pemerintah yang akan dilakukan setelah ada pembekuan adalah membentuk Tim Transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.
Untuk Tim Nasional yang akan menghadapi SEA Games 2015 akan tetap berjalan. Pemerintah, KONI dan KOI telah sepakat pengelolaan akan diserahkan ke Satlak Prima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika