REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Utang pemerintah terus bertambah. Hingga Maret 2015, total utang pemerintah tercatat Rp 2.795,84 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp 51 triliun dari posisi Februari 2015 yang sebesar Rp 2.744,36 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan penarikan utang baik itu dalam bentuk pinjaman ataupun penerbitan surat berharga negara (SBN) merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Kalau soal utang memang kita masih kurang duit," kata Andrinof kepada wartawan di kantornya, Senin (20/4).

Meski begitu, jelas Andrinof, pemerintah tidak asal-asalan dalam melakukan penarikan utang. Semua hal mulai dari jumlah hingga penggunaannya sudah dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Termasuk pembayaran cicilan pokok utang beserta bunganya.

"Yang penting tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Selama itu tidak dilanggar, tidak masalah," ujar dia.

Dalam APBNP 2015, pemerintah menetapkan pembiayaan anggaran dalam bentuk penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 297 triliun. Pinjaman dalam negeri Rp 1,69 triliun. Sedangkan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dipatok Rp 48 triliun.

"Semua itu sudah ada hitungannya dengan mempertimbangkan kemampuan PDB (produk domestik bruto) kita. Pokoknya, jatah mengutang kita tidak boleh lebih besar dari yang telah ditetapkan," kata dia.

Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai pengamat kebijakan publik tersebut mengatakan, bentuk pinjaman yang dilakukan pemerintah diarahkan ke pinjaman lunak yang bunganya rendah. Selain itu juga jangka waktu pengembalian yang lama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika