REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberanasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menantang agar ada perempuan yang mendartarkan diri sebagai calon pimpinan KPK jilid IV.
"Pada Desember 2015 terjadi perubahan pimpinan KPK, sebagai kaum laki-laki, saya tantang kaum perempuan untuk 'applied' menjadi pimpinan KPK," kata Ruki di gedung KPK Jakarta, Selasa (21/4).
Spanduk tersebut dipasang dari lantai 9 gedung KPK di sisi timur gedung dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Puan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya, istri Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, pegawai KPK dan sejumlah agen SPAK.
"Dengan gerakan SPAK, perempuan kini mulai kritis menanyakan asal uang suaminya, tidak menggunakan fasilitas kantor dari suaminya. Di beberapa daerah bahkan tumbuh kesadaran untuk tidak memberikan uang kepada dosen penguji skripsi bahkan ada satu perusahaan outbond yang tegas menyatakan untuk menolak kuitansi yang di-mark up," ungkap Ruki.
Menurut Ruki, SPAK sudah tersebar ke 13 provinsi yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Jawa Barat, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat dengan 200 agen SPAK.
"Dulu ada pahlawan-pahlawan perempuan seperti Nyi Ageng Serang, Christina Martha Tiahahu dan Cut Nyak Dien yang melawan penjajah. Selanjutnya ada juga Maria Ulfa Santoso yang artikulatif dan memiliki gagasan Kartinni sebagai perempuan pertama yang meraih gelar Sarjana Hukum meski saat itu masih tabu pendidikan untuk perempuan hingga SK Trimurti yang memperjuangkan kebebasan pers dengan tidak kurang dua kali masuk penjara," tambah Ruki.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para agen SPAK yang sudah membantu penyebaran gerakan antikorupsi tanpa dibayar. Sedangkan Puan Maharani yang juga menyampaikan sambutan menyatakan bahwa perempuan Indonesia harus maju dan tidak terkungkung pemikirannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika