REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Supriyadi Priyatna menilai proyek kereta cepat sekelas 'Shinkansen' masih realistis sebagai alternatif moda transportasi masyarakat.

Dedy usai menghadiri Konsultasi Regional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (21/4) mengaku, optimistis kereta tersebut akan diminati masyarakat, meskipun tarif yang akan dibanderol sekitar Rp 300 ribu untuk rute Jakarta-Bandung.

"Perbandingannya dengan travel Rp 100 ribu, tapi penumpang harus antre dan hanya mendapat space sedikit, berdempetan dengan penumpang lain dan tidak cepat sementara kalau naik pesawat dari Halim Rp 400 ribu. Jadi lebih murah," katanya.

Selain itu, dia mengatakan, kereta supercepat tersebut memang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah ke atas yang dinilai mampu membayar tiket tersebut. Sebelumnya, sejumlah pihak berpendapat proyek kereta kilat tersebut tidak sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo karena terlalu memberatkan rakyat.

Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia Kurniadi Atmosasmito menilai proyek 'Shinkansen' terlampau mahal dan dikhawatirkan tidak diminati masyarakat, karena tarif akan tinggi sekitar Rp 500 ribu dari Jakarta-Surabaya. "Pendapatan masyarakat harus diperhitungkan juga sesuai kemampuan, belum juga power listriknya dan biaya-biaya lainnya," katanya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengatakan, proyek 'Shinkansen' harus lepas pembiayaan APBN, artinya 100 persen dibiayai swasta. "Pokoknya dalam lima tahun tidak ada APBN untuk kereta cepat, biar komersial saja," ujar Menhub Ignasius Jonan.

Jonan mengatakan, sesuai arahan Presiden, APBN difokuskan untuk pembangunan infrastruktur bagi daerah-daerah yang masih tertinggal, perbatasan, rawan bencana, daerah terluar, dan terdalam. Sementara itu, hasil studi dari JICA menyarankan pemerintah agar membentuk BUMN khusus untuk proyek yang ditaksir mencapai Rp 60 triliun tersebut.

Dengan porsi, BUMN 'Shinkansen' sebesar 74 persen, swasta 10 persen dan pemerintah 16 persen. Jepang telah menghibahkan 15 juta dolar AS untuk studi kelayakan proyek kereta cepat 'Shinkansen' rute Jakarta-Bandung pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kereta cepat tersebut akan mampu menempuh perjalanan Jakarta-Bandung hanya dalam 34 menit dan Jakarta-Surabaya 2,5 jam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika