REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Edukasi dan sosialisasi pentingnya pengelolaan zakat secara kelembagaan perlu dukungan berbagai pihak. Ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga pengelola zakat.

"Ini  perlu dilakukan bersama berbagai pihak. Seperti melibatkan ulama dan pemerintah, tidak hanya lembaga zakat itu sendiri," ujar Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin kepada Republika, Rabu (22/4).

Didin mengaku saat ini lembaga-lembaga zakat sudah melakukan transparansi dan teraudit. Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola dana umat pun berkualitas sehingga bisa melahirkan program yang baik.

Menurut dia, ketidakpercayaan masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat terdorong oleh faktor banyaknya orang miskin yang berada di sekitarnya. Selain itu, faktor praktis memberikan zakat pada orang yang sudah dikenal juga menjadi salah satu penyebab.

Kemudian, masih ada rasa khawatir jika melalui amil zakat orang miskin yang mereka kenal tidak tersentuh. Padahal, kata Didin, hal itu beresiko. "Keabsahan zakatnya diragukan. Sah atau tidak. Dari segi ketepatannya, apa betul ia mustahik?" ungkap Didin.

Selain itu, kata Didin, jika berbicara tentang pengentasan kemiskinan zakat tidak bisa dilakukan secara perorangan. "Masyarakat memberikan zakat kepada seseorang tanpa mengetahui apakah uang itu akan dipergunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak ada pendampingan juga," ujar Didin.

Menurutnya, dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama dalam bentuk kelembagaan. Ia meyakini dari dulu orang Indonesia sudah berzakat namun persoalan kemiskinan tak kunjung teratasi.