REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan poling yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) disebutkan ada tiga menteri yang memiliki kinerja di bawah standar. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio yang juga juru bicara KedaiKOPI menyebut ketiga menteri itu adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, diikuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, dan terakhir Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Selain menteri yang kinerjanya dibawah standar, ada pula menteri-menteri yang dinilainya menunjukkan kinerja terbaik, yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun pun menilai Menteri Keuangan Bambang memiliki kinerja yang baik dan dianggap berhasil dalam menggolkan APBN-P pada Februari lalu.
"Dan ini pertama kali APBNP diajukan pemerintah dengan hingar bingar KMP dan KIH. Komunikasinya sangat bagus dan ini adalah sebuah prestasi," kata Misbakhun.
Pada saat yang sama, kata dia, terdapat sejumlah partai yang berniat untuk menggagalkan APBN-P. Namun, APBN-P justru dapat berjalan sesuai dengan program-program pemerintah.
"Salah satu contoh, Jokowi ingin alihkan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif dan ini berjalan dalam APBN-P itu. Sehingga APBN-P 2015 mempunyai ruang fiskal yang besar. Bagi saya ini adalah prestasi Menkeu bicara dengan komisi XI dan bicara dengan banggar" ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi koordinasi dalam tim ekonomi yang selama ini tak singkron. Menurut dia, koordinasi dalam tim ekonomi menjadi titik lemah dalam pemerintahan saat ini.
Selain itu, ia juga mempertanyakan penggabungan nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, masih ada masalah yang perlu diselesaikan terkait penggabungan nomenklatur dari sisi implementasi anggaran.
"Kalau sampai bulan ke-5 nomenklatur anggaran masih problem, siapa yang usulkan penggabungan harus dipersalahkan," kata Misbakhun. Sebab, penggabungan nomenklatur tersebut membuat Kementerian PU memiliki berbagai kendala dari sisi anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika