REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ekonom sekaligus penulis buku Ekonomi Hijau, Francis Wahono mengatakan keistimewaan DIY terletak pada rakyatnya. Bukan pada kekuasaan Sultan. Karena itu, ia menganggap ada kekeliruan dalam peraturan mengenai keistimewaan Yogyakarta.
"Terutama mengenai paugeran. Dalam paugeran sama sekali tidak ada point yang mengatur tentang keistimewaan bagi rakyat dan alam," jelasnya saat memberikan materi dalam acara Refleksi Hari Bumi di Seminar Timur Fisipol UGM, Rabu (22/4).
Ia pun menjelaskan, letak geografi Yogyakarta berada di Lereng Gunung Merapi yang merupakan cekungan. Maka pengelolaan alamnya harusnya diatur sebaik mungkin agar tidak terjadi kerusakan alam yang menyebabkan bencana.
"Cekungan kalau tidak dipelihara dengan baik bisa jadi comberan," katanya.
Wahono selanjutnya menjelaskan, perubahan ekologi di DIY saat ini sangat terasa. Ia menceritakan, di daerah dekat rumahnya dulu banyak peternakan sapi. Tapi sekarang semua telah berubah menjadi rumah-rumah kosong, sebagai aset investasi orang luar daerah.
"Sepertinya niat baik pemerintah untuk menyejahterakan rakyat masih separuh hati," katanya.
Karena dengan banyaknya pembangunan, lahan pertanian pun semakin berkurang. Sehingga produktivitas pangan semakin menurun. Padahal tahun 2040, diprediksikan dunia akan mengalami krisis pangan.
Ia juga menyinggung Sleman sebagai tempat yang pertumbuhan pembangunannya berlebihan. Hotel menjamur dimana-mana. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti kekeringan air tanah.
Aktivis Lingkungan dari Jogja Adat, Dodok Putra Bangsa menambahkan, ada 58 apartemen yang sudah berdiri di DIY. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan 104 izin untuk pembangunan.
"Izin ini mudah sekali keluar dengan alasan investasi untuk pembangunan masyarakat," ucap Dodok.
Ia melanjutkan, padahal yang diharapkan Pemkab justru peningkatan pendapatan yang hanya menguntungkan pemerintah. Sedangkan rakyat dirugikan karena kerusakan ekologi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika