REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa pembunuhan Deudeuh Alfi Syahrin (26 tahun), pemilik akun bisyar alias bisa dibayar di medsos beberapa waktu lalu membuat masyarakat terhenyak. Apalagi setelah mengatahui tersangka tunggal pembunuhan itu adalah seorang pelanggang korban. Belakangan diketahui, jasa prostitusi begitu mudah didapat melalui media yang sangat akrab dengan masyarakat saat ini.  

Media sosial memang menyediakan berbagai hal yang bisa dikases secara bebas. Namun, apakah masyarakat harus menyalahkan media sosial atas fenomena prostitusi online ini?

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Slamet Effendy Yusuf mengatakan, dunia internet saat memang menawarkan berbagai informasi. Namun, pemilihan informasi bergantung pada kebijakan pengguna internet yang memiliki kebebasan menentukan pilihan. "Masalahnya bukan di medsos, tapi di masyarakat sebagai konsumen," kata Selasa (21/4).

Menurut Slamet, medsos sebagai sebuah media dapat diisi dengan hal yang baik maupun buruk. Oleh karena itu, penting untuk mendidik masyarakat pada umumnya dalam menggunakan teknologi mutakhir itu.

Slamet mengakui, medsos kini menjadi alat yang digunakan masyarakat untuk bersosialisasi dengan orang lain. "Ada yang aktif di medsos untuk melakukan kritik sosial, menyampaikan ide, dan menyatakan pemikiran kontemplatif," katanya.

Slamet menyataka, bisnis prostitusi tumbuh karena ada konsumen. Oleh karena itu, dakwah perlu digencarkan untuk memperbaiki moral.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terutama di tempat transaksi atau lokasi kopi darat. Slamet mencontohkan, rumah kos harus diawasi dan harus ada pengurus yang menegakkan aturan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga harus ikut mengawasi hal ini. Situs-situs porno harus segera ditutup. "Hal-hal yang merusak moral seperti ini harus diawasi pemerintah selain juga tetap mengawasi situs-situs yang benar-benar radikal," ujar Slamet.

Slamet juga meminta aparatur Kemenkominfo bisa sigap menyikapi hal ini. Menurut Slamet, mereka adalah orang yang menguasai bidang ini sehingga perlu terjun menyelesaikan masalah. "Jangan sampai bebas begitu saja," ujarnya.

Terkait ihwal prostitusi, Slamet mengakui memang sulit untuk menghapusnya. Akan tetapi, ia mengimbau agar pemerintah tidak mencari jalan pintas dengan justru membuka kembali lokalisasi. "Yang terpenting upaya pencegahan terus dilakukan agar hal ini bisa diminimalisir."

Ikuti Whatsapp Channel Republika