REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch menyaranka sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digandeng ke PSSI. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) harus bawa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dulu ke PSSI untuk mengaudit seluruh keuangan.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, jika PSSI menggunakan uang pemerintah untuk sepakbola. Maka, PSSI pasti akan membuat laporan keuangan. Di situ peran BPK bisa dimanfaatkankan untuk memeriksa laporan tersebut apakah sudah sesuai atau belum.

"Sebaiknya Kemenpora bawa BPK dulu sebelum gandeng KPK," kata Neta kepada ROL, Jumat (24/4).

Namun, jika terjadi kejanggalan dalam laporan tersebut. Maka, KPK akan menggunakan peranannya sebagai pemberantas korupsi di Indonesia. KPK bisa mengusut tuntas apakah mafia-mafia sepakbola benar-benar ada di PSSI yang menyebabkan kerugian negara.

Bagaimanapun juga ada prosedur yang harus dilewati Kemenpora untuk membersihkan sepakbola Indonesia dari orang yang tak bertanggujawab. Sebab akan berdampak negatif jika hanya menuduh dan membawa KPK terkait mafia sepakbola tersebut.

Beberapa waktu lalu, Kemenpora melewati BOPI mengatakan akan menggandeng KPK untuk mengusut mafia sepakbola di PSSI. Dengan menggandeng KPK itu, PSSI melewati tim pembelanya menantang tim 9 kemenpora untuk membuktikan mafia sepakbola yang ada di PSSI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika