REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Keberadaan perempuan di NTB masih termajinalkan. Pasalnya, selama ini dalam penyusunan program di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih belum diperhatikan.

“Indeks Pembangunan Manusia kita tidak bergerak karena angka Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) tidak pernah terperhatikan,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat Wismaningsih Rajadiah, Sabtu (25/4).

Menurutnya, angka IPG di NTB saat ini berada diurutan ke-34 pada tahun 2014. Posisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Bahkan, dalam sebaran angka buta huruf, perempuan mendominasi dengan menyumbangkan dua pertiga sebaran.

Ia menuturkan, Gubernur NTB telah menerbitkan peraturan yang berisi tentang pengarusutamaan gender. Dengan itu diharapkan, perempuan bisa berdaya saing dengan kaum laki-laki serta terlibat dalam setiap program pembangunan.

Wismaningsih mengatakan, dalam pengarusutamaan gender maka setiap SKPD harus membuat program yang melibatkan partisipasi dari kaum perempuan.

Dirinya mencontohkan program ketahanan pangan di Dinas pertanian memperhatikan siapa yang banyak menerima manfaat dan terlibat dalam menggunakan program tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika