REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera memberantas mafia perikanan. KNTI juga mendesak pemerintah memperbaiki koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk memberantas mafia yang masih merajalela di berbagai daerah.

"Tuntaskan upaya memberantas mafia perikanan," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Ahad (26/4).

Menurut Riza, praktik perbudakan, perdagangan manusia, hingga korupsi di sektor perikanan berawal dari amburadulnya mekanisme perizinan sektor perikanan. Selain itu, ia juga menyoroti kejadian meninggalnya pegawai KKP Yoseph Sairlela yang merupakan salah satu saksi kasus dugaan perbudakan di Benjina, Maluku.

"Tewasnya Yoseph, saksi kunci kasus Benjina, tidak serta merta memutus rantai pengungkapan praktek perbudakan dalam dunia maritim Indonesia," ujar Riza Damanik.

Apalagi, menurut dia, temuan dugaan perbudakan nelayan dan awak buah kapal (ABK) disinyalir terjadi pula dengan kasus yang serupa di tempat lain. Sebelumnya, KNTI menyatakan praktik mafia perikanan sangat kuat yang terindikasi dengan mencuatnya ke permukaan sejumlah kasus hukum terkait sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"KNTI yakin bahwa praktik mafia perikanan sangat kuat. Oleh karena itu aparat penegak hukum sebaiknya memprioritaskan pengungkapan pelaku utama mafia perikanan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika