REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok kembali memicu kontroversi di tengah masyarakat. Ia menggulirkan wacana untuk memberikan sertifikat kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) di DKI Jakarta pagi tadi.

Tidak hanya sertifikat kepada PSK, Ahok juga berencana untuk membuat sebuah lokalisasi, dengan alasan ketertiban. Lokasisasi tersebut rencananya akan dibangun di Kepulauan Seribu.

Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan, keheranannya atas cara berpikir Ahok dalam menangani masalah prostitusi. “Itu yang saya tidak tahu. Jadi, Ahok ini tujuannya apa. Dia tidak sensitif terhadap moralitas, agama, dan budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia,” ujarnya kepada Republika, Senin (27/4).

Dia mengkritik tingkah Ahok yang terus memicu kehebohan di masyarakat. “Saya kira dia sudah over confident, mentang-mentang tidak korupsi lantas bisa seenaknya,” ucapnya. Abdul Mu’ti melanjutkan, jika masalah bangsa Indonesia tidak hanya itu. “Seolah-olah kalau tidak korupsi, urusan selesai. Moralitas dan agama ini juga urusan bangsa yang harus dijaga.”

Sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara wajib memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. “Tugas pemerintah adalah membina moralitas keagamaan tersebut. Jadi, kalau Ahok melegalkan protitusi sama saja dia melanggar amanat yang terkandung dalam sila pertama Pancasila,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika