REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana melakukan sertifikasi kepada Pekerja Seks Komersial (PSK). Artinya, sertifikat itu akan digunakan sebagai ijazah yang melegalkan pekerjaan mereka.

Menenanggapi itu, Sosiolog Musni Umar menganggap itu bukan lah ide yang bagus. Ketimbang salah jalan, dia menyarankan agar pemerintah mengetahui dulu apa penyebab merajalelanya PSK tersebut.

Masalah yang utama menurutnya terletak pada rendahnya pendidikan. Akibatnya, kurangnya pendidikan ini berimbas menimbulkan permasalahan kedua, yakni kesulitan mendapat pekerjaan yang berimbas pada ekonomi.

“Sementara (PSK) ingin hidup glamour, padahal lapangan pekerjaan buat mereka tidak ada,” terangnya kepada Republika, Selasa (28/04).

Selain itu, hukum yang kurang tegas juga menurutnya menjadi salah satu penyebab maraknya profesi haram tersebut. “Kalau saja hukum di negara kita baik, tidak akan ada PSK merajalela,” katanya.

Permasalahan berikutnya terletak pada aspek sosial. Masyarakat tidak mau terlibat untuk mengatasi atau mengingatkan mereka yang terjerumus menjadi seorang PSK tersebut. “Padahal budaya dan agama pun sudah jelas-jelas tidak memperbolehkannya,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika