REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikal bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Sudah jelas kok baik agama atau pun masyarakat menentang profesi yang menghancurkan moral bangsa tersebut,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta kepada Republika, Selasa (28/04).
Ia meyakini, dengan dilegalkannya perzinahan bebas akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya warga Jakarta. Menurutnya, sekali pun yang tinggal di Ibu Kota sangat beragam, namun mereka sependapat perbuatan PSK itu tidak baik.
“Mau agama apa pun, suku apa pun, budaya apa pun, perzinahan itu tetap tidak diperbolehkan,” terangnya.
Lebih jauh ia memaparkan, pemerintah harusnya mau menindak tegas pelaku seks bebas tersebut. Bukan malah memfasilitasinya. “Jagan hanya pelaku wanitanya yang ditindak, tapi laki-lakinya juga,” tambahnya.