REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana mengatakan ia turut mengapresiasi penggledahan ruang kerja yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri perihal pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan.

"Itu wewenang polisi saya mengapresiasi dan menghargai pihak kepolisian. Saya juga mendukung polisi untuk melakukan penegakan hukum," kata Haji Lulung sapaan akrab Abraham di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/4).

Adapun Direktorat Tindak Pidana korupsi tengah menangani perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan 25 paket UPS untuk 25 di SMAN/SMKN di sudin pendidikan menengah Jakarta Barat yang pembatalannya bersumer dari APBD perubahan oleh Alex Usman.

Lulung sendiri pada saat tahun lalu menjabat sebagai kordinator Komisi E. Ia mengatakan sebagai bagian dari komisi E maka Lulung mendukung setiap tindakan dari kepolisian.

Sebelumnya politikus PPP tersebut juga tidak hadir dalam pemanggilan dari Bareskrim Polri pada Senin (27/4) kemarin. Lulung mengaku sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa ia tengah dalam acara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Manado.

Ia mengatakan siap jika nantinya akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. "Saya adalah bagian dari DPRD komisi E yang bersangkutan patut dimintai keterangan dan itu kewajiban," ujar Lulung.

Selain ruang kerja Lulung, anggota dewan fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar yang menjabat sebagai anggota komisi E pada tahun lalu juga digeledah. Penyidik kepolisian juga menggeledah ruang Komisi E yang disertakan dengan garis polisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika