REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR berencana akan melakukan pembangunan gedung baru mulai Mei, mendatang. Bahkan, Ketua DPR Setya Novanto pada Jumat (24/4), mengklaim rencana pembangunan gedung baru DPR sudah disetujui Presiden Jokowi.

Menanggapi itu, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi menilai anggaran pembangunan gedung DPR ini masuk dalam anggaran siluman. Sebab, kata dia, anggaran pembangunan itu tidak terlampir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015.

"Kita cek di APBNP 2015, rincian keuangan lembaga khususnya DPR ternyata tidak ada mata anggaran yang menunjukan terkait dengan rencana pembangunan gedung DPR sepersen pun, serupiah pun. Artinya bisa dikatakan ini adalah anggaran siluman yang muncul dan dimunculkan oleh pimpinan DPR untuk mewacanakan pembangunan gedung DPR," kata Apung di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menilai rencana pembangunan gedung DPR ini tak jauh berbeda dengan wacana pembangunan gedung DPR pada 2010, silam. Apung menduga dalam rencana ini terdapat manipulasi proyek pembangunan serta anggaran.

Ia memperkirakan pembangunan gedung DPR akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun. Namun, sayangnya dalam APBN-P 2015 justru tak tercantum anggaran pembangunan gedung DPR.

"Kalaupun ada, dugaannya akan memakai anggaran yang lain. Anggaran terbesar di DPR itu terkait dengan peningkatan kinerja," tambah Apung. Jika nantinya pembangunan gedung DPR tersebut akan mengambil dana anggaran dari pos lain, maka menurutnya, hal itu justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap proses pembahasan anggaran.

Selain itu, ia juga menduga adanya potensi penambahan anggaran yang sangat tinggi jika rencana pembangunan gedung DPR ini dimasukkan dalam APBN 2016. Pada rencana pembangunan gedung DPR 2010 silam, Apung menyebutkan FITRA telah menemukan potensi penambahan anggaran hampir 50 persen.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan rencana pembangunan gedung baru DPR itu belum dianggarkan. "Saya itu kan kalau namanya izin tentu harus tertera di APBN, itu kan belum ada di APBN," kata Kalla, kemarin.

Pada Jumat, pekan lalu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut saat berpidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014/2015. Menurut Setya, kebijakan ini sudah disetujui Presiden Jokowi. Bahkan, Jokowi akan menghadiri seremoni peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut pada 16 Agustus 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika