REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan menempatkan mereka di sebuah apartemen.

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengapresiasi rencana tersebut karena dianggap merupakan usulan yang baik. Menurutnya, polemik pasti akan muncul mengingat usulan tersebut terkait dengan hal yang sensitif. Namun, politikus Partai Golkar itu mengatakan pemerintah harus meneruskan ide-ide yang positif.

"Saya kira itu baik. Di Indonesia apa sih yang tidak menjadi pro dan kontra. Itu pasti ada positif dan negatifnya. Yang selama ini tidak dilegalkan juga masih ada dimana-mana, bertebaran di jalan-jalan. Kita jangan menutup mata dengan itu semua," katanya kepada Republika, Selasa (28/4).

Mahyudin mengatakan, sudah bukan rahasia lagi penyakit masyarakat tersebut semakin menyebar. Dengan adanya aturan tersebut, lanjutnya, bukan berarti pemerintah permisif dengan keberadaan seks bebas.

"Sebagai kepala pemerintahan, Ahok mengambil langkah penertiban. Kalau tidak ditertibkan maka akan semakin menyebar. Harus kita dukung. Bukannya kita mau melegalkan itu," jelasnya.

"Jadi kita jangan tutup mata. Nyatanya, fakta itu memang ada. Sejauh itu untuk kebaikan dan ketertiban ibukota saya dukung. Tapi tetap harus dikawal, diawasi, nanti kan ada evaluasinya," katanya lagi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayah DKI. Ide tersebut muncul dari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat ini, rencana sertifikasi tersebut masih terus dikaji.

"Kalau bisa ada satu apartemen yang memang berizin, profesi itu (PSK), dia dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina," kata Sekretaris Daerah, Saefullah usai Rapat Pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika