REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk dapat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 dengan tujuan menjaga stabilitas kawasan dan dunia.
"Kita akan terus berupaya mendapat dukungan dari negara sahabat untuk pencalonan (anggota tidak tetap DK PBB) 2019-2020. Kita dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga stabilitas secara global," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurut Arrmanatha, selama ini Indonesia sudah banyak berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan di tingkat kawasan sehingga Indonesia ingin berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat global melalui keanggotaan di DK PBB.
"Selama ini kita sudah banyak berkontribusi menjaga stabilitas keamanan di tingkat regional dan ini kesempatan kita bersuara untuk menciptakan dunia yang lebih stabil, aman, dan kondusif untuk pembangunan global," ujar dia.
Dia menyebutkan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat juga telah meminta dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
Pria yang akrab disapa Tata itu juga mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mendorong upaya reformasi DK PBB serta perluasan anggota tetap dan anggota tidak tetap dalam badan dunia tersebut.
"Sehingga ke depannya DK PBB bisa lebih efektif, efisien, dan lebih mengedepankan kepentingan seluruh negara, tidak hanya sekelompok negara," ujarnya.
Sebelumnya, Zimbabwe menyatakan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Dukungan itu disampaikan oleh Presiden Zimbabwe Robert Mugabe saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Joko Widodo di sela-sela pertemuan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta.
Selain dari Zimbabwe, dukungan juga datang dari Swedia. Dalam hal ini, Indonesia dan Swedia sepakat untuk saling mendukung untuk mendapatkan posisi anggota tidak tetap di DK PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika